Views: 238
DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Sejumlah aliansi mahasiswa gabungan Universitas dan Organisasi Kepemudaan (OKP) melakukan aksi Demo di kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya, Senin (11/4) dengan damai.
Adapun Universitas yang tergabung tersebut yaitu Kampus Stisnu, Kampus Unand Tiga, Kampus Undhari, KMPI, dan disertai oleh organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai Koordinator Umum (Kordum) M Hasbi mengatakan mahasiswa dengan lantang menentang wacana presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, karena hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang serta telah membuat gaduh di tengah masyarakat.
“Dengan tegas kami menolak Jokowi 3 periode,” tegas mahasiswa secara serentak. Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 dibuktikan dengan aksi damai ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Dharmasraya dan di bawah terik matahari.” terangnya.
Dalam orasinya mereka juga menyinggung soal mahalnya harga BBM, kelangkaan minyak goreng dan kebijakan- kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap Rakyat.
“Dan kelangkaan minyak goreng, dan melonjaknya Pertamax, Pertalite langkah. Ini lah sangat penting bagi kami sebagai masyarakat dan disampaikan kepada DPRD yang sebagai Wakil Rakyat Daerah, untuk agar dapat menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat (Presiden) Joko Widodo,” lanjutnya.
M Hasbi juga mengaku kecewa dengan sikap beberapa anggota Dewan Dharmasraya. “Dengan ratusan jumlah mahasiswa, yang hadir di kantor DPRD hanya tujuh orang, yang lainnya kemana?,” ujarnya.
“Dan kita harapkan dalam orasi ini, para mahasiswa menuntut pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng dan mengusut para oknum-oknum penimbun BBM itu,” katanya lagi.
Selain itu, Hasbi meminta DPRD mengawasi wali-nagari untuk tidak mendeklarasikan Jokowi tiga periode, dan mendesak jokowi memecat empat menteri yang dinilai memunculkan propaganda presiden tiga periode.
Selaku Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto sangat menanggapi segala upaya yang disampaikan oleh mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) itu. Dan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mahasiswa, gunanya adalah untuk rakyat.
“Secara prinsip di kalangan DPRD setuju dengan tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.,” terangnya.
Menurutnya terkait dengan tuntutan para mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai dengan wewenang DPRD serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada intinya kita setuju bahwa tuntutan tersebut akan dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi, namun ada beberapa koreksi yang dilakukan dengan mahasiswa. Misalnya, mengenai tuntutan DPRD membentuk tim supervisi, itu bukan kewenangan DPRD melainkan pemerintah daerah atau bupati, kita perbaiki bahwasanya DPRD mendorong pembentukan tim supervisi,” tambahnya.
Namun sangat disayang, akhir unjuk rasa, ratusan mahasiswa juga menyuarakan kekecewaan atas ketidakhadiran seluruh pimpinan dan anggota DPRD saat para mahasiswa menyampaikan aspirasi di gedung terhormat tersebut
Adapun anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sejumlah 30 anggota, namun hanya tujuh yang dapat hadir, adapun yang lain tidak jelas kemana. Sesuai pantauan di lapangan check n richek awak media siliwangi news waktu itu, yang hadir hanya saja tujuh orang. Diantaranya ketua DPRD Supriyanto, dari fraksi Partai PDI. P, wakil ketua Adi Gunawan fraksi Golkar, Samsi Arli Golkar, Salman Demokrat, Irman PKS, Yulinda Sari Muktar Fraksi PAN, dan Ampera Labuan Basa Fraksi Nasdem. Yang tujuh anggota ini sekaligus untuk mendampingi Ketua DPRD.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Dharmasraya Syamsuardi saat dikonfirmasi membenarkan tentang kehadiran dari tiga puluh anggota Dewan hanya tujuh orang yang hadir.
“Yang hadir bapak tau siapa yang hadir, cuma tujuh orang, sejumlah 23 orang sudah berulang kali kita kontak, tidak ada bisa nyambung. Mungkin satu diantaranya ada informasinya, katanya sakit. Namun dari jumlah yang lainnya tidak masuk kantor tanpa ada keterangan,” tutupnya. (Basrul Chaniago)
