Views: 157
CIAMIS, JAPOS.CO – Bandul penanganan stunting kini berayun ke hulu. Jika sebelumnya berkutat pada penanganan bayi setelah lahir, kini ikhtiar pencegahan dilakukan jauh sebelum proses pembuahan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat berkolaborasi melakukan pencegahan stunting dengan cara memberikan pembekalan kepada calon pengantin (Catin). Waktunya cukup panjang, tiga bulan sebelum pernikahan.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin mengungkapkan hal itu saat bertemu pengurus Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat di kantornya, Kamis, (17/3). Gong kolaborasi BKKBN-Kemenag secara resmi ditabuh, ditandai dengan launching program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu kepada Calon Pengantin di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekan lalu. Di Jawa Barat, tahapan sosialisasi pencegahan stunting bagi catin sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, bertepatan dengan penobatan Duta Penurunan Stunting se-Provinsi Jawa Barat.
BKKBN mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi lokomotif percepatan penurunan stunting nasional pada Januari 2021 lalu. Penugasan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada 5 Agustus 2021. Selama delapan bulan itu dirumuskan strategi baru untuk mempercepat penurunan dari 27 persen pada 2019 lalu menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Salah satunya dengan melibatkan Kemenag untuk turut berperan aktif dalam pencegahan stunting melalui pembekalan catin.
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, jelas Wahidin, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 24,4 persen artinya 1 dari 4 anak di tanah air stunting. Angka ini di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen.
“Prevalensi Jabar sedikit di atas nasional, 24.5 persen. Dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta jiwa, angka absolut Jabar tentu sangat tinggi. Kami bersyukur Pak Gubernur sudah terlebih dahulu mendeklarasikan zero new stunting pada 2023. Dengan tidak adanya stunting baru pada 2023, kami optimistis target 14 persen pada 2024 akan tercapai,” jelas Wahidin.
Kepada para jurnalis dan praktisi kepenulisan yang tergabung dalam wadah IPKB, Wahidin mengingatkan bahwa stunting tidak bisa berarti kerdil. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya.
“Stunting biasanya pendek, walau pendek belum tentu stunting. Kemudian gangguan kecerdasan. Problematika stunting akan menyebabkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin buruk. Stunting dapat menyebabkan kemiskinan antargenerasi berkelanjutan. Selain itu, stunting dapat menyebabkan meningkatnya risiko kerusakan otak, dan dapat menjadi pemicu penderitanya terkena penyakit metabolik seperti diabetes dan sebagainya. Juga penyakit yang berkaitan dengan jantung pada penderitanya saat dewasa,” papar pria yang mengawali karir kepegawaiannya sebagai penyuluh keluarga berencana (PKB) ini.
Sinergi Baru BKKBN-IPKB Jabar
Di bagian lain, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat menilai kehadiran IPKB sebagai salah satu mitra BKKBN memiliki arti penting bagi upaya percepatan penurunan stunting maupun program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) pada umumnya. IPKB yang nota bene tempat berhimpunnya para jurnalis dan penulis Bangga Kencana merupakan ujung tombak penyebarluasan informasi kepada khalayak. Pada saat yang sama, IPKB juga bisa menjalankan fungsi-fungsi advokasi kepada segenap pemangku kepentingan.
“Ini bulan ke-13 saya di Jawa Barat. Mohon maaf baru hari ini kita bisa bertemu langsung. Saya meyakini IPKB bisa menjadi salah satu pilar kekuatan BKKBN dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Jawa Barat maupun program lainnya. Saya berharap IPKB dan BKKBN bisa terus bersinergi,” harap Wahidin.
Wahidin yang sempat memimpin Humas BKKBN Pusat berjanji untuk mempertemukan IPKB dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program Bangga Kencana se-Jawa Barat. Dengan begitu, sinergi baru BKKBN-IPKB bukan hanya terjalin di tingkat provinsi, melainkan di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Di tempat yang sama, Sekretaris IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP menyampaikan perkembangan terkini IPKB setelah meninggalnya Ketua IPKB Jawa Barat 2020-2025 Dadi Ruswandi pada 17 September 2021 lalu. Managing Editor Majalah Warta Kencana ini memastikan roda organisasi terus berputar sepeninggalnya Almarhum.
“Almarhum Haji Dadi mewarisi semangat dan pengabdian tulus para jurnalis kepada masyarakat, khususnya melalui program Bangga Kencana ini. Kami siap merawat spirit itu. Kami memahami kolaborasi membutuhkan cara-cara baru sesuai dinamika program maupun BKKBN sebagai organisasi pemerintah yang senantiasa bertransformasi. IPKB Jabar siap menjadi mitra strategis BKKBN,” tegas Najip. (Mamay)
