Views: 191
DHARMASRAYA, JAPOS.CO – Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam 1 Bukit Barisan pada hari senin tanggal 21 / 03 / 2022 di Medan. Dalam Rapat tersebut dalam penyampaian kata sambutan Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, kepada segenap kesatuan Kodam 1 Bukit Barisan, meski pertahanan dan keamanan Negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat memainkan peranan strategis untuk ikut serta dalam memperkuat pertahanan negara sesuai tugas-pokok dan fungsinya.
“Sehingga Daulat kita menjadi Keynote Speaker,” tuturnya.
Sementara itu Sutan Riska Bupati Kabupaten Dharmasraya yang sudah menjadi ketentuan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan ia berpendapat, bahwa pembangunan di Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan beserta jajarannya, tetaplah berprinsip. Dan tetaplah jadi kesatuan yang mendukung dan menjaga pertahanan keamanan Negara.
“Pemerintah Daerah juga mempunyai peranan penting untuk mendukung konsep pertahanan dan keamanan Negara dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tersebut, terutama dalam konsep pembangunan,” ujar Bupati milenial asal Provinsi Sumatera Barat jelasnya.
Begitu juga disampaikan Sutan Riska, pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat menjadi pencegah dan penangkal segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara.
“Pelaksanaan pembangunan di Daerah selama ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan tersebut dapat tercipta apabila terjaminnya stabilitas keamanan masyarakat, munculnya pertumbuhan dalam pembangunan serta adanya upaya pemerataan untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat,” terang Sutan Riska dihadapan sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI Angkatan Darat tersebut.
Dihadapan peserta Rapim Kodam yang dipimpin Mayor Jenderal (TNI) Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin itu, Sutan Riska menjelaskan, pemerintah daerah juga harus ikut berperan aktif dalam mengantisipasi akibat negatif arus informasi sebagai akibat perkembangan pesat internet dan teknologi informasi.
”Seiring juga dengan membangun infrastruktur internet yang pesat hingga seluruh pelosok Negeri dalam 20 tahun terakhir, akan banyak menggunakan internet beserta informasi yang beredar di internet selama lebih dari dua periode terakhir ini, jelas telah menjadi tantangan tersendiri di dalam melaksanakan tugas. Dan bagaimana menciptakan stabilitas dan keamanan dalam masyarakat,” yang seimbang kata tambahnya.
Begitu juga di balik dampak positif arus teknologi informasi, sebenarnya, internet juga bisa menjadi tantangan dan ancaman yang dapat menjadi sumber rintangan di tengah masyarakat. Ini juga akan muncul gangguan terhadap keamanan dan pertahanan Negara.
“Hal-hal yang bisa menjadi ancaman tersebut, antara lain adalah berkembangnya informasi tak jelas bahkan kabar palsu (hoaks) hingga kabar palsu yang bukan saja dapat merugikan masyarakat tetapi juga Negara,” papar Sutan Riska.
Pemerintah Daerah perlu mengambil tempat dalam hal ini melalui edukasi dan literasi. Pasalnya menurutnya, membatasi internet dan media sosial masyarakat, bukanlah cara yang tepat di alam demokrasi yang dijalankan.
“Hal yang perlu dilakukan adalah memahami dan menguasai informasi yang beredar di internet serta medsos, dengan meningkatkan kapasitas diri maupun jajaran untuk beraktivitas di internet,” imbuhnya.
Selain itu Sutan Riska, mengajak kerja sama antar berbagai instansi pemerintahan dari pusat hingga ke Daerah perlu ditingkatkan. Terkait dengan fungsi pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan aparat pemerintah pusat termasuk TNI dan Polri adalah koordinasi dalam berjalannya pemerintahan umum serta pelaksanaan pembangunan dan keamanan teritorial.
Diterangkannya, dalam melaksanakan tugas masing-masing kepada negara, baik TNI, Polri, DPRD dan pemerintah, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, telah dijalankan dalam bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi, dan kabupaten/kota, serta forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
“Forkopimda dapat dimanfaatkan menjadi forum koordinasi untuk berjalannya pemerintahan umum dalam mengatasi berbagai masalah di daerah, sejak dari masalah sosial kemasyarakatan hingga bencana alam,” urai Bupati yang pernah tercatat sebagai bupati termuda se Indonesia itu.
Upaya-upaya melalui wadah forum koordinasi menurut Suami Dewi Lopita Sari, pada akhirnya juga akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan yang dengan baik, terhindar dari berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan.
Di bagian lain, lanjut Sutan Riska, khususnya untuk kelancaran tugas-tugas dalam melakukan pembinaan pertahanan di daerah, Pemerintah Daerah juga perlu untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana operasional bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pasalnya, selain merupakan ujung tombak pembinaan pertahanan Negara, Babinsa juga sebetulnya juga turut serta dalam membantu kelancaran tugas-tugas pokok pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan peran aktif para prajurit TNI terutama di masa Pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, menyadari peran penting prajurit TNI, khususnya bagi yang bertugas langsung di tengah-tengah masyarakat, saya selaku kepala Daerah di Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dana operasional bagi Babinsa,” tutup Sutan Riska yang disambut tepukan meriah dari peserta Rapim tutupnya (Basrul Chaniago)
