Views: 168
MOJOKERTO, JAPOS.CO – Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas tahun 2022 diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Kegiatan yang dilakukan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) kali ini selain dihadiri langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, beserta Wakil Bupati Muhammad Al-Barra, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, juga dihadiri oleh Kasatgas Korwil III KPK Edi Suryanto, Hadir juga Kepala OPD dan Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Dalam laporannya, Teguh Gunarko mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang akan diemban dalam satu tahun mendatang.
“Kegiatan ini merupakan pengingat dan sebagai komitmen kita semua dalam menjaga integritas dan pertanggungjawaban kinerja yang berorientasi dalam pelayanan prima untuk masyarakat serta memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi serta melakukan tugas yang efektif,” paparnya.
Bupati dalam sambutannya mengatakan ada sedikit perbedaan perjanjian kinerja pada tahun ini.“Perjanjian kinerja kali ini sedikit berbeda dengan perjanjian kinerja sebelumnya, jika tahun kemarin ada 6 poin, kali ini ditambah 2 poin,” ujarnya.
Dua poin yang menjadi tambahan dalam perjanjian kinerja tahun ini diantranya adalah meningkatnya tata kelola birokrasi, efisien dan akuntabel serta optimalnya kualitas layanan inovasi yang memiliki nilai tambah. “Karena adanya dua tambahan poin tadi maka hal tersebut mengharuskan Pemfrintah Kabupaten Mojokerto untuk membuat inovasi – inovasi yang berkelanjutan kedepannya dan saya sebagai pemberi amanah akan melakukan monitoring,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Ikfina juga mengingatkan bahwa fakta Integritas ini dapat menjadi pertanggung jawaban dari para pemangku jabatan terhadap apapun yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan “Pakta integritas yang kita tanda tangani ini dapat menjadi salah satu pertanggung jawaban jika suatu hari terjerat proses hukum, maka pakta integritas ini dapat menjadi pemberat hukuman” ungkap Bupati wanita pertama di Kabupaten Mojokerto Jwa Timur tersebut.
Ia juga menyampakan agar kiranya permintaan khusus ke para pejabat di Kabupaten Mojokerto ini melaksanakan kinerja yang terukur. “Saya nyuwun tulung agar kita dan panjenengan sedoyo bisa melaksanakan kerja dengan indikator yang terukur dan ada target yang bisa diraih, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan terutama menjaga dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum demi Mojokerto yang lebih baik kedepannya,” pintanya.
Sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Bupati Mojokerto, Edi Suryadi juga megharapkan adanya komitmen nyata dari para pejabat di Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan apa yang sudah ditanda tangani pada saat ini
“Mudah-mudahan ini yang ditandatangani bukan hanya konteksnya, apa yang sudah ditandatangani benar-benar dilakukan, semoga bapak ibu amanah menjalankan apa yang sudah dijanjikan dan kami dari pihak KPK mendorong komitmen tersebut untuk tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang lebih baik kedepannya” ujarnya dalam arahan yang di sampaikan secara virtual tersebut. (Ad)
