Views: 191
KAYONG UTARA, JAPOS.CO – Bupati kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani menyatakan hubunganya dengan sebagian besar anggota DPRD berlangsung normal, baik, akrab dan bisa ngopi bareng diselingi canda. Citra menepis kesan ketidak harmonisan yang ditulis Japos.Co pada Rabu (17/11) pekan ini.
Hal tersebut dikatakan orang nomor wahid di kabupaten bertuah (julukan KKU) dalam siaran pers yang diterima media ini dari bagian Prokopim Pemkab pada Jum’at (19/11/2021) malam.
Citra menerangkan keadaan sebenarnya terkait mekanisme anggaran, isi pertemuan dengan anggota DPRD di Pontianak dan aktivitas kunjunganya ke pulau Juante Sukadana, Kayong Utara.
“Kalaupun ada diantara anggota dewan yang belum satu persepsi atau beda pendapat dengan pemerintah, itu hal biasa, apalagi ini demokrasi, namun bukan berarti dipukul rata semuanya sama. Karena ada beberapa anggota dewan yang masuk dalam partai koalisi seperti partai Hanura. Lantas yang diberitakan jadi lain, ini yang membuat saya kecewa,” kata Citra.
Kemudian, Citra menjelaskan isi pertemuanya di Pontianak tersebut beberapa waktu lalu, yaitu dewan mengusulkan tiga hal pertama pengembalian dana aspirasi yang dipotong tahun lalu karena refokusing, kedua usulan aspirasi baru yang dianggap skala prioritas agar bisa dimasukkan dalam anggaran daerah atau APBD tahun 2022 dan ketiga soal kenaikan tunjangan DPRD.
“Yang dibahas hanya tiga hal itu saja, kita sambil ngopi bareng dalam suasana penuh keakraban. Yang hadir yaitu ketua dan 2 Wakil ketua ditambah 5 orang Banggar (Badan Anggaran) tetap eksis dan solid mendukung program Pemkab,” kata Citra.
Terkait usulan dewan itu, Citra menyatakan, hasilnya, pemerintah kabupaten tetap mengacu pada aturan tentang tata kelola keuangan daerah pada sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang diawasi oleh Kemendagri. Ditambah dengan adanya surat edaran dari KPK.
Pemkab juga, kata Citra, masih mengkaji melalui tim penilai profesional atau tim apprasial yang menjadi dasar dirinya membuat keputusan dalam menentukan usulan kenaikan tunjangan DPRD.
Terkait dengan berita yang viral, Citra mendorong anggota dewan yang tak setuju atas ucapan ketua DPRD Sarnawi yang sebelumnya angkat suara karena mungkin merasa dirugikan atau tercemar nama baiknya oleh pemberitaan tersebut.
“Anggota dewan lainnya yang tak setuju juga berhak untuk melakukan klarifikasi agar tidak merasa dirugikan atau tercemar nama baiknya,” katanya.
Sedangkan menyangkut kegiatanya di pulau Juante, Ketua DPC Hanura Kayong Utara tersebut mengatakan, pulau Juante Sukadana akan dijadikan objek wisata berbasis UKM. Hal itulah yang membuat dirinya kerap berkunjung ke pulau tersebut.
“Berkunjung ke juante itu mempersiapkan destinasi wisata baru, mengkombinasikan tiga sektor sekaligus, yakni kelautan, perikanan, pertanian tanaman pangan dan pariwisata. Kayong ini telah ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekraf sebagai daerah kunjungan wisata berbasis UKM,” kata dia.
Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya, ketua DPRD, Sarnawi telah berstatmen bahwa pihaknya sengaja dibuat “seakan-akan” tak berdaya oleh Pemkab Kayong Utara menyangkut anggaran dan cara komunikasi bupati Citra Duani.
“Kami habis-habisan di cekal dan disabotase sepertinya, kalo begini kita juga istilahnya menjalankan tupoksi masing-masing secara ketat, bila perlu kita gandeng aparat hukum,” katanya, Senin (15/11/2021).
Selain Sarnawi, wakil ketua DPRD Abdul Samad juga angkat bicara. Mengutip pernyataanya di media online, insedepontianak.com terbit pada Jum’at 19 November 2021, Samad bahkan menyebut sejumlah anggota DPRD kecewa mengenai beberapa kebijakan bupati Citra Duani (Pemkab).
Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, program yang digaungkan pemerintah Kayong Utara, serapan anggaran APBD tahun 2021.
Bahkan Samad memprediksi akan ada penolakan sejumlah fraksi di DPRD saat rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2022 jika tidak ada kesepakatan.
“Jika tidak ada kesepakatan, kemungkinan besar DPRD ada beberapa fraksi akan menolak dan tidak mengesahkan APBD tahun 2022. Namun, badan anggaran sesuai tahapab tetap akan kami laksanakan,” katanya.
“DPRD akan menanyakan dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022 pada tiap dinas. Jika akhir Desember belum terealisasi, berarti dinas terkait tidak ada kemampuan,” kata Samad. (dins).
