Views: 312
CIAMIS, JAPOS.CO – Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis sampai saat ini hanya Kecamatan Tambaksari yang tidak memiliki SLTA. Baik itu SMA, SMK maupun Aliyah. Baik itu negeri maupun swasta. Bagi anak-anak usia SLTA asal 6 desa di Kecamatan Tambaksari kalau mau sekolah terpaksa harus keluar Kecamatan Tambaksari. Baik itu ke SMA, SMK atau Aliyah yang ada di Kecamatan Rancah, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Rajadesa bahkan ke Kota Banjar.
Bila bolak balik tiap hari tentu harus mengeluarkan ongkos untuk transportasi. Minimal Rp 20.000/hari. Bagi warga yang mampu mungkin tidak terlalu jadi masalah. Namun tidak demikian bagi warga miskin, terutama mereka yang selama ini menjadi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH).
Beban hidup bagi KPM PKH di Tambaksari makin berat, karena tiap hari harus mengeluarkan uang untuk ongkos transportasi anaknya yang sekolah di SMA, SMK maupun Aliyah di luar Tambaksari. Karena di Tambaksari tidak ada sama sekali SMA, SMK maupun Aliyah. Baik negeri maupun swasta. Keluhan tersebut disampaikan puluhan ibu-ibu KPM PKH asal Tambaksari saat mendatangi Gedung DPRD Ciamis Selasa (16/11) siang.
Rombongan ibu-ibu penerima PKH yang didampingi pendamping PKH dan Pejuang Muda tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana SH dan pimpinan serta anggota Komisi D DPRD Ciamis di ruang rapat utama. Hadir pada kesempatan tersebut Kadisdik Ciamis.
Menurut Ucu Indra Maulana, koordinator Pendamping PKH Ciamis yang juga juru bicara pada kegiatan aksi puluhan ibu-ibu asal Tambaksari di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (16/11) siang tersebut, di Tambaksari ada 133 anak dari keluarga KPM PKH yang setiap hari berangkat sekolah (SMA, SMK maupun Aliyah) dari Tambaksari ke luar Tambaksari. “Tentu harus ada beban ongkos yang harus ditanggung oleh orangtua anak. Minimal Rp 20.000 per hari. Atau sekitar Rp 600.000 per bulan. Sementara bantuan PKH yang mereka terima hanya Rp 500.000 perbulan. Itu pun diterima sekali 3 bulan. Tiap bulan harus nombok. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi kalau di Tambaksari ada SMA, SMK atau Aliyah. Minimal ongkos bisa berkurang. Beban hidup agak sedikit lebih ringan,” ujar Ucu.
Menurutnya, yang sekolah SMA, SMK maupun Aliyah dari Tambaksari di luar Tambaksari tersebut tidak hanya dari kalangan KPM PKH saja tetapi tentunya lebih banyak dari masyarakat umum. “Dengan adanya SMA, SMK maupun Aliyah di Tambaksari tentu akan meningkatkan IPM, serta meningkatkan angka lama sekolah serta mengurangi ancaman DO. Dari kalangan keluarga PKH di Tambaksari sendiri saat ini ada 133 anak yang saat ini sekolah di SMP/MTs siap melanjutkan ke SLTA., “ ungkap Ucu.
Saat menerima puluhan ibu-ibu dari Tambaksari tersebut, Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana SH menyebutkan kondisi yang dialami Kecamatan Tambaksari tersebut cukup miris. “Mengingat Kecamatan Tambaksari merupakan etalase Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Cilacap Jateng,” tegas Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana SH.
Terlebih miris lagi katanya dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, hanya Kecamatan Tambaksari yang sampai saat ini belum memiliki SMA, SMK, Aliyah baik negeri maupun swasta. Padahal Indonesia sudah 76 tahun merdeka.
Namun menurut Nanang, pendirian SMA maupun SMK bukanlah kewenangan kabupaten. “Melainkan kewenangan provinsi. Sementara Aliyah menjadi kewenangan Kemenag. Saya siap memperjuangkan ke tingkat Pemprov Jabar agar di Kecamatan Tambaksari berdiri SMA atau SMK. Solusi yang mungkin cepat bisa dilakukan adalah mendirikan SMA atau SMK kelas jauh atau filial. Bila tahun ini berdiri SMA, SMK filial di Kecamatan Tambaksari, tahun ajaran besok tentu sudah bisa menerima siswa baru. Misalnya dengan menggunakan SMP Negeri yang ada di Tambaksari didirikan SMAN Rancah Filial Tambaksari. Demikian juga SMK. Atau Aliyah dengan memanfaatkan gedung MTs yang ada, “ tandas Nanang. (Mamay)
