Views: 395
KAYONG UTARA, JAPOS.CO – Riak-riak ketidak harmonisan hubungan bupati dengan DPRD Kabupaten Kayong Utara kian terkuak. Pemicunya diduga cara komunikasi dan komitmen bupati Citra Duani terhadap para legislator. Dewan mulai menebar ancaman apabila situasi tdak berubah.
Meskipun situasi tersebut ditutup-tutupi oleh sejumlah pimpinan dewan plus anggota, tetapi, sinyal tak harmonis tersebut bisa dianggap ada saat wartawan media ini berbincang dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD di gedung dewan beberapa waktu lampau.
Dan kini, keadaan tersebut seakan memuncak hingga pimpinan dewan dan badan anggaran (Banggar) konsultasi ke kementerian dalam negeri (Kemendagri) pada Senin 15 November 2021 lalu terkait konsekuensi anggaran apabila tidak di sahkan bersama.
Dewan mulai ngorek cara kerja dan kegiatan bupati yang di kritik tidak bermanfaat bagi kemajuan daerah seperti urusan pribadi memancing saat hari-hari kerja.
Dewan juga mulai mengendus adanya dugaan penggunaan anggaran daerah buat pembangunan rumah tunggu di pulau juante kecamatan Sukadana.
Hubungan kurang baik itu seakan terkonfirmasi dari beberapa pernyataan yang dilontarkan pimpinan maupun anggota dewan ketika berbincang-bincang. Mereka (anggota dewan) kerap mengutarakan hal tersebut.
Akibat itu, saat ini DPRD berencana tidak membahas anggaran tahun 2022 yang disampaikan Bupati Citra Duani sebelum jelas arah dan kebijakan pembangunan daerah selanjutnya.
Dewan juga berencana akan menggunakan hak-hak yang melekat pada anggota DPRD seperti hak interpelasi guna meminta pertanggung jawaban bupati. Disamping tegak menjalankan posisi sebagai lembaga pengawasan, anggaran dan legislasi.
“Kami habis-habisan di cekal dan disabotase sepertinya. Kalo begini, kita juga akan istilahnya menjalankan tupoksi masing-masing secara ketat, bila perlu kita gandeng aparat hukum,” kata Sarnawi, Senin 15 November 2021.
Menurut dia, cara komunikasi bupati Citra Duani terkesan menyepelekan posisi DPRD yang dilakukan secara halus, walaupun secara personal dan kedinasan kerap berlangsung baik dan komunikatif.
Sarnawi menceritakan pertemuan pimpinan dewan dan badan anggaran (banggar) dengan bupati di Pontianak beberapa waktu lalu guna membahas situasi daerah, saat itu tutur dia, bupati seakan-akan sangat tergantung pada bawahnya di badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Saat di percakapan tersebut sebelum bupati menghubungi stafnya, bupati meminta kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan DPRD tetap terjalin baik dan menyakinkan dewan bahwa seluruh tahapan pembangunan bisa tuntas dan pola pembangunan akan dilakukan secara bersama-sama dengan DPRD.
“Tapi ketika usai menelpon kepala BKAD, lain lagi ceritanya, ini menunjukkan peran kepala BKAD (Romi Wijaya) sangat kuat dimata bupati, semuanya tergantung dia dan bapeda,” ucap Sarnawi.
Sarnawi kecewa berat dengan sikap bupati Citra Duani terhadap lembaga yang dikomandoinya. Menurut ketua DPC Demokrat Kayong Utara tersebut, bupati beserta jajaran kepala dinas terkesan melemahkan posisi dewan.
“Jika mereka mengerti bahwa kami-kami ini yang menjaga situasi kondusif daerah ini, tentu sikap saling memahami akan ada, ini ndak, mereka hanya mikirkan diri mereka sendiri, melenceng dari kata-kata awal,” kata Sarnawi.
“Kalau mereka masih tidak mau baik dengan DPRD, kita dorong saja ke aparat hukum, capek saya kalo bersikap seperti penjaga tetapi mereka enak-enak,” tegasnya.
Sarnawi memahami apabila keadaan ini terus terjadi, maka masyarakat Kayong Utara akan dirugikan karena proses pembangunan stagnan.
Sarnawi tidak berkeinginan merugikan rakyat Kayong Utara, karena Ia asli warga Kayong Utara dan telah diamanahkan oleh orang tuanya bapak OSO untuk menjaga stabilitas daerah. Namun begitu, sikap dan cara kerja bupati dalam menjalankan kepemerintahanya dikritik keras dan wajib dirubah total.
“Kami tidak ingin disembah-sembah, kita hanya mau komitmen pembangunan berjalan sesuai kesepakatan. Bukan bicara di depan A tapi dibelakang B, itu kan bohong namanya,” kata Sarnawi.
Perseteruan dewan dengan bupati juga terlihat saat sejumlah usulan pembangunan hasil reses belum di kerjakan dinas, ditambah kesannya bupati memangkas anggaran kesepakatan meski dikatakan karena refokusing.
Sikap lainnya bupati Citra Duani juga diutarakan sumber di lingkungan sekretariat DPRD dengan mengatakan bupati sibuk urusan pribadi meski sudah ada jadwal kegiatan di DPRD.
“Saat acara proses PAW beberapa waktu lalu saja, bupati datang molor dari jadwal. Anggota dewan sudah mengeluh menunggu acara dimulai, ternyata bupati ke kantor dewan menghadiri acara itu selepas balik mancing dari pulau Juante,, padahal undangan sudah disampaikan jauh hari sebelumnya,” tutur sumber di sekretariat DPRD. (dins).
