Views: 240
JAKARTA, JAPOS.CO – Program pemerintah yang digelontorkan pasca pendemi Covid-19 yaitu berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat tidak mampu, terutama bagi yang terdampak, diharapkan dapat benar-benar membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
Namun dalam realisasi di lapangan, kerap kali dalam setiap pembagian BST tersebut mengalami banyak masalah, antara lain mengalami keterlambatan, terjadi pemotongan hingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, dan ada pula yang tidak merata.
Baru-baru ini, beberapa warga RW 03 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, DKI Jakarta mengeluhkan atas pembagian BST yang dinilai tidak merata. Salah satu diantara warga menyebut, untuk bulan ini, hampir 1000 warga penerima manfaat tidak mendapt bantuan dari pemerintah itu.
“Yang biasanya kita dapat, sekarang tidak dapat lagi, ini benar-benar sangat meresahkan kami sebagai warga penerima manfaat, dan tolong hal ini ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujarnya.
Bahkan sumber ini mengemukakan, ada sekitar 6000 ribuan warga Kelurahan Kapuk untuk saat ini tidak mendapat bantuan secara merata. “Dan khususnya untuk RW 03 ada sekitar 1000 yang tidak mendapatkan bansos itu,” tegasnya lagi.
Sementara, Ketua RW 03 Muhidin yang hendak dikonfirmasi terkait pembagian BST yang tidak merata di wilayahnya, terkesan menghindar. Padahal dirinya lah sebagai orang yang mengondisikan berapa jumlah penerima, berapa BST yang harus salurkan kepada warganya.
Lurah Kapuk, Ujang Sungkawa yang disambangi di kantornya, menyebut bahwa pihaknya merupakan perantara dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan soal adanya penyaluran BST tersebut. “Sebatas kewenangan kita, sudah menyampaikan ke setiap RW soal pembagian BST, namun kami tidak tahu persis apakah pembagiannya di lapangan merata atau tidak,” sebutnya.
Lurah Ujang Sungkawa juga mengemukakan bahwa data yang dipakai dalam pembagian BSTS adalah data dari pusat, bukan dari tingkat RW atau Kelurahan. “Soal berapa kekurangannya kami tidak tahu,” tandasnya.(B3JO)
