Views: 147
BANTEN, JAPOS.CO – Penjabat ((Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menargetkan harga dan pasokan komoditas pokok di Provinsi Banten kondusif termasuk saat memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pemerintah Provinsi Banten terus menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan komoditas pokok masyarakat.
Hal itu diungkap oleh Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Senin,13/2/2023).
“Baru saja kita mengikuti Rapat Inflasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, agenda mingguan kita mengecek harga, kemudian supply (pasokan, red) dan demand (permintaan, red). Juga disampaikan berbagai informasi oleh Badan Pusat Statistik kemudian Badan Pangan Nasional, TNI dan Polri, serta berbagai stakeholders Kementerian Perdagangan untuk kita mendapat informasi secara menyeluruh atas keadaan kita,” paparnya
“Ada di antara item-item itu, memperlihatkan perkembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, dari data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Inflasi itu, ada sedikit pergerakan dari permintaan dan pasokan pada beberapa bahan pokok.
“Tetapi kalau tadi saya kutip dari Bapak Menteri bahwa secara umum situasinya masih baik. Termasuk berarti dalam rangka kita mendekati hari besar. Mudah-mudahan ini terus kita jaga untuk kita bisa kondusif dari kebutuhan bahan pokok khususnya,” jelas Al Muktabar.
“Tadi juga diberi ruang ada hal-hal yang secara teknis diperlukan untuk kita bisa mengajukan ke Badan Pangan Nasional. Dalam berbagai kesempatan saya juga menyampaikan bahwa kita juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahun ini sebesar Rp 79 miliar. Mudah-mudahan agenda-agenda itu tentu untuk menjawab berbagai hal yang bisa kita beri solusi bersama,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian berharap kepada semua pihak dibantu TNI untuk bisa membantu gerakan menanam. TNI memiliki kemampuan yang luar biasa baik dari operasi sektornya.
“Gerakan tanam ini problem holtikultura, tanaman yang cepat dipanen tapi itu penyebab inflasi seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Itu jadi penyebab inflasi di mana-mana,” ungkapnya.
“Kalau TNI bergerak dengan gerakan tanam cabai dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi,” tambah Mendagri M Tito Karnavian.
Dikatakan, TNI juga memiliki akses ke darerah-daerah sulit karena memiliki pesawat dan kapal. Sehingga dapat memfasilitasi warga-warga di pulau-pulau seperti saat membantu menyalurkan kebutuhan pokok ke Pulau Karimun Jawa. Termasuk daerah-daerah lain di Papua. Operasi teritorial diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan lain-lainnya.
“Melihat hasil diskusi kita, inflasi relatif terkendali di angka 5,28%. Tapi ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai,” ungkap Mendagri Tito.
“Yaitu beras terutama beras medium, minyak goreng. Itu kebutuhan kita. Kemudian juga cabai rawit, dan cabai merah. Ada beberapa daerah seperti gula pasir, emas perhiasan, dan tembakau/ rokok, itu yang menjadi penyumbang,” tambahnya.
Dijelaskan, melalui langkah-langkah yang telah dirumuskan seperti operasi pasar, monitor, Tim Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), subsidi menggunakan, serta di dukung oleh TNI dan penegak hukum, daerah bisa mengendalikan inflasi.
Mendagri Tito Karnavian juga ingatkan daerah untuk harga yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk mengaturnya secara bertahap. Serta mewaspadai harga yang berubah karena mekanisme pasar ini untuk monitor terus menerus. Melakukan intervensi apabila diperlukan demi mengendalikan harga.
(Yan/Adpim)
